PEMBATASAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DI BAWAH 16 TAHUN: ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REALITAS SOSIAL KELUARGA DIGITAL

Abstract

Digital transformation has made social media an integral part of children's daily lives while simultaneously increasing their exposure to cyberbullying, harmful content, exploitation, privacy violations, and digital addiction. This study examines restrictions on social media access for children under the age of 16 as a legal protection mechanism and explores their relevance to the social realities of digital families in Indonesia. Employing a normative juridical research method, the study adopts statutory, conceptual, and socio-legal approaches through a comprehensive literature review. The analysis focuses on Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic System Providers in Child Protection, Regulation of the Minister of Communication and Digital Affairs No. 9 of 2026, the Child Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. The policy has been implemented gradually since March 28, 2026, targeting high-risk digital platforms. Its urgency is underscored by the approximately 70 million Indonesian children under the age of 16 and the deactivation of approximately 780,000 TikTok accounts belonging to users in this age group as of April 10, 2026. The findings indicate that risk-based restrictions strengthen platform accountability, age verification mechanisms, and children's personal data protection. However, their effectiveness depends on digital literacy, parental supervision, platform compliance, and families' capacity to manage technology in a consistent, transparent, accountable, equitable, and sustainable manner.

Abstrak. Transformasi digital telah menempatkan media sosial sebagai bagian penting kehidupan anak, tetapi sekaligus meningkatkan risiko perundungan siber, paparan konten berbahaya, eksploitasi, pelanggaran privasi, dan adiksi digital. Penelitian ini menganalisis pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sebagai instrumen perlindungan hukum serta relevansinya dengan realitas sosial keluarga digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal berbasis studi kepustakaan. Analisis berfokus pada PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, UU Perlindungan Anak, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU ITE. Kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap sejak 28 Maret 2026 pada platform berisiko tinggi. Urgensinya diperkuat oleh sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun dan penonaktifan sekitar 780 ribu akun TikTok pengguna di bawah 16 tahun hingga 10 April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan berbasis risiko memperkuat tanggung jawab platform, verifikasi usia, dan perlindungan data anak, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi digital, pengawasan orang tua, kepatuhan platform, serta kemampuan keluarga mengelola teknologi secara konsisten, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan.